MANDAU, HUMAS DPRD, TIMENEWSNUSANTARA.COM Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis memenuhi undangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan serta Monitoring ke satuan pendidikan yang berada di wilayah Korwilcam Pendidikan Kecamatan Mandau dalam rangka peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang baik diperlukan pemenuhan standar pendidikan yang memadai di semua jenjang pendidikan, Senin (21/10/2024).
Pertemuan dilakukan di Kantor Korwilcam Pendidikan kecamatan Mandau Bersama Korwilcam Mandau dan Bathin Solapan, pengawas SMP, pengawas SD, pengawas TK dan para Kepala Sekolah dari wilayah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung menyampaikan, Dinas Pendidikan merupakan mitra kerja komisi IV maka terkait kunjungan yang dilakukan hari ini anggota Komisi IV akan memonitor apa-apa saja yang menjadi kendala di dunia pendidikan saat ini baik itu sarana maupun prasarana.
"Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang baik diperlukan pemenuhan standar pendidikan yang memadai di semua jenjang pendidikan, di dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan kenyaman dan kami akan memantau apa saja yang diperlukan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan dan tentunya dipantau oleh anggota Komisi IV di masing-masing Dapilnya," ucap Syafroni Untung.
Kemudian, Anggota Komisi IV Syaiful Ardi menyampaikan, demi kenyamanan anak-anak dan guru yang sedang melakukan proses belajar maka sebaiknya melalui Korwilcam memasukkan ke Musrenbang sarana dan prasarana apa saja yang di butuhkan, kemudian dari Musrenbang menyampaikan ke Komisi IV apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas dan dalam hal ini Korwilcam yang lebih mengetahui kebutuhan setiap sekolah secara rinci, Komisi IV siap mensupport untuk memajukan dunia pendidikan karena undang-undang telah mengatur bahwa 20% anggaran digunakan untuk pendidikan.
Sementara itu Febriza Luwu juga mengatakan, seperti yang kita ketahui tenaga operator merupakan busur panah dan yang paling terdepan di bagian pendidikan tetapi tenaga operator tidak dimasukkan ataupun disediakan formasi pada PPPK tahun 2023 lalu, hal ini sudah disampaikan ke Dinas Provinsi Riau melalui konsultasi Komisi IV sebelumnya dan Dinas Provinsi menjelaskan bahwa mereka akan menyelsaikan tenaga pendidik terlebih dahulu dan untuk tahun 2024 formasi untuk tenaga operator sudah disediakan dan di formasi namanya adalah tenaga teknis maka tenaga operator untuk tahun 2024 dapat mengikuti seleksi PPPK.
Kemudian Muhammad Isa menyarankan terkait sekolah-sekolah yang ada di daerah Bengkalis, melihat secara umum pendidikan di Indonesia kita bisa membuat standarisasi sekolah-sekolah, misalnya sekolah yang memiliki siswa lebih kurang 200 orang dimasukkan ke kategori C, sekolah yang memiliki siswa 300 orang dimasukkan ke kategori B dan sekolah yang memilik siswa sekitar 500 orang dimasukkan ke kategori A dan masing-masing kategori tersebut memiliki plus dan minusnya seperti sekolah kategori A yang memiliki fasilitas yang lengkap sementara sekolah kategori B dan C tidak memiliki fasilitas yang lengkap dan ini menjadi tanggung jawab kita di Komisi IV untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan sehingga beberapa tahun kedepan dunia pendidikan di daerah kita menjadi lebih meningkat dan berkualitas.
Selanjutnya, Beberapa sekolah menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekolah seperti kekurangan lokal baru, gedung baru untuk perpustakaan, pagar sekolah, kemudian kekurangan tenaga pendidikan untuk TU, sementara untuk tenaga TU tidak ada yang diangkat menjadi PPPK, serta untuk dapat memperhatikan pemerataan tenaga guru, dengan harapan usulan dan keluhan ini bisa segera terealisasi. Sumber (Humas DPRD)
