Duri, Humas DPRD, timenewsnusantara.com Komisi IV DPRD Kab. Bengkalis sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dukungan Komisi IV ini dikatakan pada saat menggelar rapat di kantor Camat Mandau yang diikuti langsung oleh Camat Mandau Riki Rihardi, Camat Bathin Solapan M. Rusdy, Camat Pinggir Zama Rico dan Camat Talang Muandau Risky Afriandy, Rabu (13/11/2024).
Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan mengutarakan, "Kita Komisi IV sangat mendukung langkah yang sedang dilaksanakan Pemkab Bengkalis melalui Dinas Sosial, Khususnya Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau, yang sedang memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut."
"Pemutakhiran DTKS ini sangat penting dilakukan dalam upaya pembenahan agar datanya bisa menjadi lebih akurat lagi. data yang ada saat ini merupakan data yang telah lalu, sehingga perlu dilakukan pembenahan kembali. kegiatan pemutakhiran DTKS perlu dilakukan dikarenakan data bersifat dinamis (berubah-ubah) dan data tersebut menjadi acuan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial sehingga diharapkan sesuai dengan kondisi di lapangan," ucapnya.
Ia menambahkan, "Upaya kita untuk mengurangi belanja di jaminan kesehatan melalui beban APBD, dengan jumlah jiwa 215000 kemudian melalui jaminan kesehatan APBN 167215 jiwa, kalau di lihat ada upaya untuk menghemat APBD agar pembiayaan BPJS 86 sampai 87 Milyar, upaya yang kita dorong dengan menambah kuota DTKS yang kita targetkan mencapai 40% dari ketentuan, artinya kalau di hitung dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 671000 jiwa, masih ada kuota sekitar 63000 jiwa yang bisa kita usulkan untuk DTKS, penghematan lebih kurang 28 M, melalui pembiayaan BPJS Kabupaten, skema ini perlu menjadi bahan diskusi kita, semua harus kita kaji secara konferhensif agar tidak berdampak ke hal lain."
"Dengan akuratnya data tersebut, maka penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), baik yang berasal yang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bisa lebih tepat sasaran. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai forum untuk saling bertukar informasi. Ada beberapa masukan, pertama menyelesaikan indikator syarat-syarat siapa yang wajib masuk dalam DTKS, kedua berkaitan teknis di lapangan yang tidak bisa diselesaikan beberapa hari, ketika sudah dapat indikator yang harus dilakukan kita turun ke desa bersama Dinsos dan perangkat setempat seperti RT untuk menyampaikan pendataan dengan indikator sesuai kreteria yang ada," jelas Irmi Syakip. Sumber (Humas DPRD)
